Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 Tentang Pihak-Pihak dalam Perkara

Himpunan buku ini secara khusus membahas mengenai pihak pihak manakah yang berwenang dalam perkara baik dalam posisi penggugat ataupun tergugat, yang menentukan apakah gugatan dapat diterima atau tidak di pengadilan.

Menuju Negara Hukum yang Demokratis

Buku inimemuat berbagai pemikiran dan pandangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, ketua Mahkamah Konstitusi, tentang isu isu konstitusi, hukum dan ketatanegaraan, serta masalah masalah kebangsaan dan keislaman yang ditulis secara kritis, komprehensif, kontekstual, dan visioner

Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi daerah

Buku ini memaparkan dengan cerdas judicial review perda pajak dan retribusi daerah dalam kerangka negara hukum.

Pengantar Ilmu Hukum

Hal-hal tersebut memberi arti bahwa Pengantar Ilmu Hukum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka mempelajari ilmu hukum. Tanpa menguasai mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum terlebih dahulu, mereka yang ingin mempelajari/mendalami ilmu hukum akan menghadapi banyak kesulitan. Salah satu kendalanya adalah langkanya buku pengantar Ilmu Hukum yang lengkap apabila tak boleh dikata…

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPERKTIF KAJIAN PERBANDINGAN

Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum nasional, termasuk di bidang Hukum pidana, merupakan salah satu masalah besar dalam agenda kebijakan politik hukum di indonesia.

POLITIK HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-071-069-6

Deskripsi Fisik

X,150 Hlm; 15,5 X 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.45 AKH p

MENGUAK REALITAS HUKUM

Buku ini merupakan rampai tulisan komprehensif dengan fokus bahasan seputar hukum dan berbagai faktor non-hukum yang mengitarinya. Dengan menyajikan berbagai isu penting tentang keterkaitan dan hubungan timbal balik antara dua faktor tersebut dalam berbagai permasalahan hukum. Diantara isu utama dalam buku ini: Pengertian Hukum Singkronisasi Penegakan Hukum dan HAM Usia ideal Hakim Agung …

Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan metode BOT (Build Operate …

Buku ini ditulis dalam rangka memberikan tambahan informasi berkaitan dengan alternatif pembiayaan proyek pemerintah dengan pola BOT

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Sistem peerintahan daerah di Indonesia menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (Streek and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, Semuanya menurut aturan yang ditetapk…

KOMPILASI HUKUM PERDATA PERSPEKTIF TEORITIS DAN PRAKTEK PERADILAN

Kompilasi hukum perdata dalam dimensi kini, masa mendatang dan aspek hukum perdata dalam spesifikasi umum dan khusus di satu sisi, dan ilmu hukum perdata yang ditelaah dalam buku ini, bersifat relatif lengkap. Juga dibahas ketentuan hukum acara perdatanya, perkembangan pengadilan hubungan industrial dan dimensi pengadilan perkara perdata niaga di sisi lainnya. Harapannya, para pembaca mulai kal…

Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI

Buku ini berisi mengenai analisa tentang Landasan dan Prinsip Desentralisasi dan Negara Kesatuan RI serta Pembagian Urusan Pusat dan Daerah di Indonesia. Substansi analisa dalam buku ini pada pokoknya meliputi uraian pada periode Pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan yang berkaitan dengan Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam negara Kesatuan RI.

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heterogen) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom)

Hukum Kewarisan Islam : Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia

Buku ini mengalisis kritis hukum kewarisan islam dalam rangka pembaruan hukum positif di Indonesia

Sejarah Hukum Suatu Pengantar

Sejarah Hukum sebagai salah satu kajian yang diajarkan pada semua Fakultas Hukum baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengantar studi hukum. Bahkan di sementara kalangan dan khalayak akademisi terlontar pertnyaan, apakah mata kuliah ini yang membebani para mahasiswa dalam rangka pendidikan mereka mendalami hukum yang berlaku untuk kelak menghadapi penyelenggaraan profesi yuridis m…

Tindak Pidana Khusus

Buku ini menguraikan dengan lugas dancerdas tindak pidana khusus, meliputi pendahuluan, sejarah hukum tindak pidana khusus, bentuk-bentuk tindak pidana khusus, hukum tindak pidana ekonomi, hukum tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, dinamika pemberantasan tipikor di Indonesia dan pemberantasan korupsi di berbagai negara.

Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen

Pemberlakuan perubahan UUD 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yur…

HUKUM ADAT INDONESIA

Sebagai suatu hasil penelitian hukum adat, masalah-masalah hukum adat dalam buku Hukum Adat Indonesia ini, dianalisa dengan mempergunakan pendekatan interdisipliner: yuridis, sosiologis dan antropologis. Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a…

Piagam Madinah & UUD NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama…

dalam buku ini memuat berbagai perkembangan baru yang berkaitan dengan seluk beluk konstitusi, mulai dari torehan sejarah yang di gagas oleh Muhamad SAW, hingga munculnya konsep- konsep negara hukum modern.

Hukum Peneyelesaian Sengketa Internasional

Buku ini menjabarkan secara komprehensif dan intensif perihal penyelesaian sengketa internasional dalam tujuh (7) bab.

Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal adanya gugatan atau tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata tidaklah kurang pentingnya dibandi…