Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di PTUN

Buku Ini terdiri atas tiga belas bab yang berisi pendahuluan, sengketa Lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, Tanggung gugat pemerintah dalam pengelolaan Lingkungan yang menyebabkan pencemaran Lingkungan dll

Eksistensi Kejaksaaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara

Edisi

2

ISBN/ISSN

9789790077577

Deskripsi Fisik

xviii,474 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.013 SUR-ed.2

Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara

Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara dan mencari jawaban yang substansial bagi tegaknya materi hukum administrasi dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat

PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bagian mutlak hukum administrasi. diawali dengan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam bab 10, selanjutnya peradilan Tata usaha Negara di bahas secara khusus dalam Bab II

HUKUM PAJAK

peranan pajak dalam pembangunan diupayakan untuk semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian dalam pembangunan.

Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi

pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945, salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing- masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga baru.

Hukum Acara Peradilan Tata Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Undang undang PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa tata usaha negara, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan…

Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945

Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD NRI 1945 mengenai lembaga lembaga negara antara Iain memuat analisis perubahan kedudukan, kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara pembentukan beberapa lembaga negara baru dan hubungan antarlembaga negara tersebut. Pemahaman secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI 1945 dalam berbagai perspektlf akan dida…

Hukum Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan…

Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pe…

Buku ini membahas penerapan aatau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia.

Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi: Dalam Perkara tindak Pidana Koru…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790077591

Deskripsi Fisik

xii,237 hlm;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.53 Kri s

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Buku ini membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum, acara peradilan tata usaha Negara,kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara; Subyek dan Obiyek Sengketa Tata Usaha Negara; pemeriksaan Sidang Pengadilan di tingkat pertama ; Macam Acara Pemeriksaan; Hukum Pernbuktian; Bentuk Putusan; Upaya hukurn; Penundaan dan Eksekusi Putusan

Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi

Buku ini tentang analisis-analisis UU no. 13 tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar, sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia; hubungan kerja; hubungan industrial; serikat pekerja/ buruh; upah; jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek); pemutusan hubungan kerja (PHK); dan perselisihan hubungan industrial.

Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Dalam buku ini, Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2008 memberikan komentar terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimulai dari Pembukaan (Preambule) alinea per alinea; bab per bab; pasal per pasal, maupun ayat per ayat. Komentar itu mengalir begitu hebat, bernas, dan cerdas …

Hukum Pegungsi Internasional

Hukum Pegungsi internasional sebagai cabang baru dalam disiplin hukum internasional sudah dirasakan urgensinya, terlebih untuk indonesia, para pegungsi sering menjadikan indonesia sebagai negara transit untuk menuju negara tujuan. oleh karena itu, bidang pengaturan tentang penanggulangan pegungsi menjadi sangat relevan bagi indonesia.

Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonom…

ZEE merupakan perkembangan hukum international dalam rangka mengatur kelautan yang berkaitan dengan pemanfaatn ekonomis sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan bagi kemakmuran rakyat dan negara pantai dan kepentingan negara lain yang terkait, dengan tetap mmerhatikan faktor pelestarian dan keberlanjutannya.

SOSIOLOGI HUKUM

buku ini mengkaji secara panjang lebar prinsip- prinsip dasar dan penting yang terkandung dalam kajian sosiologi hukum.

Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik

penegakan hukum merupakan sokoguru yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesehjateraan hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

KEDUDUKAN ILMU HUKUM DALAM ILMU DAN FILSAFAT

apabila kita melihat situai dunia hukum pada waktu sekarang tentu akan timbul rasa prihatin, tetapi melihat keadaan kita pun harus mawas diri dan tidak dengan begitu saja menyalahkan keadaan di luar dari dunia hukum.

Hukum Perbatasan Darat Antar Negara

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara teoretis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antar negara dengan setting kasus perbatasan darat lndonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teori dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep negara Kesatuan r…