Buku ini menggambarkan mengenai hukum pajak meliputi pengertian dan sejarah perpajakab di Indonesia; asas-asas; falsafah; fungsi, subjek dan objek, penggolongan dan jenis pajak; kerahasiaan pajak; teori dan sistem pemungutan pajak; sanksi pajak; kepastian hukum dan penyelesaian sengketa pajak serta perbandingan di beberapa negara
Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan…
Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usa…
Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan. semuanya dibahas secara apik dalam bingkai teori hukum perbankan
Praktik pengadaan barang dan Jasa di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan kebutuhan berbagai barang dan jasa serta spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan di lingkungan pemerintah, BUMN, dan BUMD
Pasar Modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal dengan peminjam dana, keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan= perusahan swasta, individu maupun pemerintah dapat di peroleh melalui pasar modal.
Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor, baik individu maupun institusi. Sebelum lebih jauh, sebaiknya dipahami dulu arti obligasi secara umum. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN/BUMD atau pemerintah b…
Buku ini Menyajikan Aspek Hukum Kepabeanan meliputi masalah Ekspor dan Impor serta upaya penataan kembali di pelabuhan, pengawasan Pabean, penerimaan dari pajak, bea masuk, dan bea cukai, tinjauan peraturan perundang-undangan, tindak pidana kepabeanan, dan beberapa putusan pengadilan.
Buku ini menjelaskan secara detail aspek hukum lembaga penjamin simpanan meliputi pembentukan lembaga penjamin simpanan, beberapa program penjaminan simpanan, peran lembaga simpanan terhadap perlindungan bank, hubungan jaring keuangan sistem keuangan dengan beberapa hal yang terkait penjamin simpanan, dan lembaga penjamin simpanan di bank syariah serta peran bank Indonesia terhadap kesulitan pe…
Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai lat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya.
Buku ini mengkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah di indonesia, baik hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adata maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum perdata barat.
Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah, agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pembahasan hukum pertambangan umum dan mineral akhir-akhir ini sungguh sangat menarik. Dalam sejarahnya,semula Perjanjian Pertambangan Umum di Indonesia dalam praktiknya selama lebih dari 30 (tigapuluh) tahun adalah berbentuk Perjanjian Kontrak Karya (Contract of Work) yang berlaku untuk jangka waktu tertentu
Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hak tanggungan meliputi hak tanggungan sebagai jaminan kredit, ruang lingkup undang-undang hak tanggungan, jaminan tanah dalam hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan, sistem pendaftaran hak tanggungan dan perbandingannya dengan Amerika Serikat, beberapaj alternatif penyelesaian kredit masalah, dan kasus-kasus yang berhubungan dengan hak tanggungan