Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional atau negara. Efektivitas pemerintahan negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional.
Buku Pengaduan Konstitusional ( Constitutional Complaint), Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintah daerah, substansi hukum pemerintahan daerah di indonesia, sruktur penyelenggaraan pemerintah daerah, mekanisme peyelenggaraan pemerintah daerah dll
Crucial point dari buku ini adalah mengkaji politik Hukum keimigrasian di indonesia terutama terkait dengan pemberian izin tinggal terbatas bagi orang asing atau warga negara asing di indonesia.
perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bagian mutlak hukum administrasi. diawali dengan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam bab 10, selanjutnya peradilan Tata usaha Negara di bahas secara khusus dalam Bab II
pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945, salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing- masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga baru.
Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD NRI 1945 mengenai lembaga lembaga negara antara Iain memuat analisis perubahan kedudukan, kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara pembentukan beberapa lembaga negara baru dan hubungan antarlembaga negara tersebut. Pemahaman secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI 1945 dalam berbagai perspektlf akan dida…
Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan…
Pemberlakuan perubahan UUD 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yur…
dalam buku ini memuat berbagai perkembangan baru yang berkaitan dengan seluk beluk konstitusi, mulai dari torehan sejarah yang di gagas oleh Muhamad SAW, hingga munculnya konsep- konsep negara hukum modern.
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat tiga persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah …
Sentralisasi birokrasi pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan upaya penyelesaian yang baik untuk mencegah penyelewengan uang negara dan perilaku Koruptif dari oknum pejabat dan birokrat. sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membatasi instansi-instansi pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja neg…
Buku ini menyajikan beberapa strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara, peran serta perlindungan hukum administrasi negara.
Pembahasan mengenai wakil presiden sangat langka sehingga kehadiran buku ini mampu menstimulus pembaca, hal ini berkaitan dengan jabatan wakil presiden seperti kewenanganwakil presiden apabila presiden berhalangan sementara dan kewenangan wakil presiden dalam menggantikan presiden, maupun mekanisme pengisian jabatb presiden jika wakil presiden menggantikan presiden sampai mekanisme pertanggungj…
Dalam buku ini penulis mengajak para pembaca untuk dapat mengetahui relevansi pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Negara RI 1945 mengegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat..". Amanah konstitusi tersebut sudah semestinya menjadi landasan bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajuka…
lndonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Setiap warga negaranya sama di hadapan hukum. Akan tetapi, fakta di lapangan sering terjadi penegakan hukum tersebut tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga perlu kerja sama seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menegakkan supremasi…
Penulisan buku ini muncul atas pertimbangan dan pengamatan di beberapa daerah yang gerah akibat ulah oknum yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat akan tetapi mengedepan-kan kepentingan pribadi. Maka melalui buku Politik Hukum ini kiranya dapat memberikan angin segar dan pencerahan bagi masyarakat dan terkhusus bagi mahasiswa semester V yang duduk di bangku perkuliahan
Praktik sistem pemerintahan dan peradilan pasca dilakukan perubahan UUD 1945 selama empat kali di satu sisi menunjukkan banyak kemajuan positif, namun pada sisi yang lain harus diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga semangat untuk menegakkan sistem pemerintahan presidensil pun selalu dihadapkan dengan banyak kendala. Jika dilihat dari sudut pandang hukum ketatanegaraaan yang i…
Buku ini memberi pemahaman dan pedoman bagi para pengelola keuangan daerah dalam memberikan, menganggarkan, melaksanakan dan menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan sampai dengan monitoring dan mengevaluasi pe,mberian hibah dan bantuan sosial.
Buku ini terdiri dari lima bab yaitu: hukum administrasi; sumber hukum administrasi; asas-asas dalam hukum administrasi; rule of law dan rechsstaat; jabatan, pejabat, dan penjabat; wewenang; asas-asas umum pemerintahan yang baik; good governance; tindakan pemerintahan; perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan; primary dan delegated legislation; peraturan kebijakan; penga…