Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945

Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD NRI 1945 mengenai lembaga lembaga negara antara Iain memuat analisis perubahan kedudukan, kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara pembentukan beberapa lembaga negara baru dan hubungan antarlembaga negara tersebut. Pemahaman secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI 1945 dalam berbagai perspektlf akan dida…

Hukum Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan…

Hukum Pegungsi Internasional

Hukum Pegungsi internasional sebagai cabang baru dalam disiplin hukum internasional sudah dirasakan urgensinya, terlebih untuk indonesia, para pegungsi sering menjadikan indonesia sebagai negara transit untuk menuju negara tujuan. oleh karena itu, bidang pengaturan tentang penanggulangan pegungsi menjadi sangat relevan bagi indonesia.

Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonom…

ZEE merupakan perkembangan hukum international dalam rangka mengatur kelautan yang berkaitan dengan pemanfaatn ekonomis sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan bagi kemakmuran rakyat dan negara pantai dan kepentingan negara lain yang terkait, dengan tetap mmerhatikan faktor pelestarian dan keberlanjutannya.

Hukum Perbatasan Darat Antar Negara

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara teoretis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antar negara dengan setting kasus perbatasan darat lndonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pemahaman secara teori dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep negara Kesatuan r…

Hukum Orang Asing di Indonesia

Buku ini berisi tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh orang asing sewaktu bertempat tinggal di indonesia, perbuatannya dapat menyangkut berbagai bidang hukum antara lain bidang kewarganegaraan, perkawinan, penanaman modal asing, perbankan, perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi.

Kesaksian Politik Rakyat Atas Jalannya Reformasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9235-06-5

Deskripsi Fisik

215 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.3 TIM k

FILSAFAT ADMINISTRASI

Di dalam buku ini, dibahas administrasi dari sudut pandang filsafat, dimulai dari pembahasan hakikat ilmu administrasi sampai dengan pemaknaan administrasi secara epistemologi, ontologi dan aksiologi, yang dijelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti.

Manajemen Antisipasi Bencana

Buku ini disusun untuk menjawab berbagai macam pertanyaan seputar jenis bencana dan bagaimana kita mengantisipasinya.

Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Pengukuran dan Keberlanjutannya

Sanitasi berkelanjutan atau lestari harus dapat terjangkau secara ekonomis, diterima secara sosial dan dilengkapi faktor teknis dan institusi yang baik, termasuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam.

Administrasi Publik Baru Indonesia

Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai naskah analisis dan makalah yang kedua yang diterbitkan setelah buku pertama dengan judul Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer dalam Administrasi Publik.

KOMPILASI HUKUM PERDATA PERSPEKTIF TEORITIS DAN PRAKTEK PERADILAN

Kompilasi hukum perdata dalam dimensi kini, masa mendatang dan aspek hukum perdata dalam spesifikasi umum dan khusus di satu sisi, dan ilmu hukum perdata yang ditelaah dalam buku ini, bersifat relatif lengkap. Juga dibahas ketentuan hukum acara perdatanya, perkembangan pengadilan hubungan industrial dan dimensi pengadilan perkara perdata niaga di sisi lainnya. Harapannya, para pembaca mulai kal…

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heterogen) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom)

Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen

Pemberlakuan perubahan UUD 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yur…

Piagam Madinah & UUD NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama…

dalam buku ini memuat berbagai perkembangan baru yang berkaitan dengan seluk beluk konstitusi, mulai dari torehan sejarah yang di gagas oleh Muhamad SAW, hingga munculnya konsep- konsep negara hukum modern.

Hukum Peneyelesaian Sengketa Internasional

Buku ini menjabarkan secara komprehensif dan intensif perihal penyelesaian sengketa internasional dalam tujuh (7) bab.

Strategi Pembaharuan Administrasi dan Manajemen Publik

Buku ini menarik untuk dikaji terutama dalam membangun kompetensi dan komitmen untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan strategi pembaharuan administrasi dan manajemen publik

Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat tiga persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah …

Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sentralisasi birokrasi pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan upaya penyelesaian yang baik untuk mencegah penyelewengan uang negara dan perilaku Koruptif dari oknum pejabat dan birokrat. sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membatasi instansi-instansi pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja neg…

Metode Penelitian Administrasi Publik

Buku ini disajikan sebagai rujukan dalam melakukan suatu enelitian ilmiah, untuk menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya masalah-masalah publik yang bersifat tidak menguntungkan.