Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia merupakan salah satu mata kuliah dasar di Fakultas Hukum. Mata kuliah ini memperkenalkan hukum di Indonesia. Sesuai dengan namanya, buku ini akan mengantarkan mahasiswa dan pembaca yang ingin mengetahui sejarah perkembangan dan pokok-pokok Hukum Indonesia sebelum mempelajari lebih lanjut hukum di Indonesia.

Pengantar Hukum Indonesia

Buku Ini Membahas secara cermat mengenai sejarah hukum, politik hukum, klarifikasi hukum. sumber- sumber hukum, bentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman, dasar-dasar hukum positif indonesia, dan asas asas serta kewenangan lembaga- lembaga peradilan di indonesia.

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Keimigrasian Undang-…

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif, berdasarkan prinsip ini, hanya orang- orang asing yang memberikan manfaat bagi kesehjateraan rakyat, bangsa dan negara republik indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara kesatuan Republik Indon…

KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP merupakan bagian dari hukum pidana, mencakup seluruh presedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksa di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (esekusi), juga mengatur tentang upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi represi KUHAP yaitu melaksanakan dan menegakan hukum pidana, sedangkan fungsi…

HUKUM PERBURUHAN PERJANJIAN KERJA

perjanjian kerja atau sekarang di sebut kesepakatan kerja yang di buat antara pemberi dan penerima kerja, merupakan titik awal adanya hubungan kerja, yang di dalamnya terkandung syarat-syarat bekerja maupun beberapa hal mengenai ketenaga kerjaan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

Viii, 213 hlm. ;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.352 ind n

Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu

Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang Terbentuknya Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) dan lembaga penyelenggara Pemilu Lainnya.

Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia pasifik

Sekalipun Tugas dan wewenang Kejaksaan di berbagai yuridiksi sangat bervariasi, akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah, agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar, dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan Hukum.

Hukum Perdagangan Internasional : Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negar…

Buku ini membahas tentang perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO

HUKUM LINGKUNGAN KONSERVASI HUTAN

Diperlukan adanya kesatuan persepsidan visi antara ilmu hukum dan ilmu kehutanan. Dengan demikian, pemahaman arti pengelolaan hutan dan konservasi hutan dalam pelaksanaan hukum secara konsisten dapat diselaraskan dengan kehidupan sosial sekarang. Buku ini menguraikan aspirasi hukum, konsepsional kebijakan, dan penerapannya di tengah masyarakat yang sedang membangun

Hukum Lingkungan Indonesia

Buku ini dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang hukum lingkungan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah hukum lingkungan. Selain itu bermanfaat juga untuk praktisi hukum dan pelaku usaha pemegang izin lingkungan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum.

Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua)

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkontruksikan objek hukum kepegawaian.

Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak…

Buku ini adalah bentuk keseriusan anggota Dewan yang terhormat dalam mengawal perlindungan anak dan bekerja sama dengan para aktivis perlindungan anak yang berjuang untuk keadilan anak-anak. Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum dengan cara yang keliru, melainkan dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi anak- anak yang baik

Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Panutan

pada dasarnya KUHAP di harapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekatan manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.

Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya

Buku ini memberikan gambaran bagaimana kompleksitas praktik kejahatan ini serta upaya pemberantasan perdagangan orang dilaksanakan di Indonesia. Kompleksitas tersebut dijabarkan oleh penulis dengan menunjukkan variasi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perdagangan seringkali tidak bekerja sendirian. Para pelaku bahkan bekerjasama dengan oknum pemerintah demi memperlancar praktiknya. Oleh karena…

Kepemimpinan Kepala daerah

Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional atau negara. Efektivitas pemerintahan negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional.

Hukum Lelang

Buku ini berisi tentang sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang, sumber hukum lelang, pengertian dan perlingkupan lelang terkait dengan istilah dan pengertian lelang serta perbedaannya dengan tender, asas-asas lelang, keunggulan dan fungsi lelang peran dan manfaat lelang, macam-macam lelang, kebendaan dalam pelelangan, subyek dan penyelenggara lelang dan pengawas yang terkait dengan pejabat …

Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online

Kajian atas bisnis Transortasi jalan online dalam buku ini didasarkan karakteristik dan aspek hukum yang relevan.

Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tindak pidana terhadap keamanan negara pada Bab I Buku II KUHP merupakan kelompok tindak pidana yang melindungi kepentingan hukum mengenai keselamatan berbangsa dan keamanan NKRI. Bentuk Buku I Buku II ini merupakan kepentingan hukum yang mendasar dari proses kehidupan bernegara di Indonesia.