Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat kita tidak lepas dari persoalan hukum.hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat tepatnya adalah hukum
Buku ini membahas urgensi pembaruan agraria pada era industrialisasi, prinsip-prinsip tata guna tanah dan penggunaan tanah, penggunaan hak atas tanah untuk industri baik sebelum maupun setelah berlakunya UUPA, implikasi perjanjian TRIMs terhadap Hukum Agraria lndonesia, implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah terhadap…
Dalam buku ini dibicarakan yayasan sebagai subjek hukum yang nonmanusia alamiah dikendalikan oleh organnya yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan Pembina; cara pengangkatan dan wewenang dari masing-masing organ serta akibatnya manakala terjadi pelampauan wewenang oleh organ yang bersangkutan
Buku ini menjabarkan baik secara teoritis dan praktis Hukum pengangkatan anak meliputi permasalahan pokok dalam pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam sistem hukum adat, pengangkatan anak sistem hukum perdata,pengangakatn anak international, dan perkembangan pengangkatan anak dewasa ini serta di dukung oleh latar belakang, tatacara dan akibat dari pengakatan anak.
Secara umum, sesuai dengan misinya, mordenisasi hukum keluarga di indonesia sejatinya mampu mengelola tingkah laku masyarakat indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek mordenisasi.
Buku ini menjabarkan tentang Bagaimana menangani suatu perkara di oengadilan, menganalisis kemudian mengajukan tuntutan serta bagaimana proses jalannya peradilan itu berjalan.
buku ini menuntun mereka utk menghindari masalah yang akan timbul dr kebebasan dlm membuat perjanjian.
Buku Ini menyajikan secara teoritis perkembangan hukum innominaat di indonesia seperti kontrak production sharing, kontrak join venture, kontrak karya, kontrak beli, sewa, kontrak leasing, dan kontrak franschise.
Buku ini merupakan intisari Hukum Perdata yang Membahas Mengenai Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Benda secara umum dan Hak-hak kebendaan yang telah disesuaikan dengan berlakunya UUPA No 5 Tahun 1960
Buku ini membicarakan malapraktik kedokteran dari teknis hukum tersebut kajiannya dari sudut hukum pidana, perdata dan administrasi kedokteran. dijelaskan pula tentang peranan hukum dalam menentukan dan menyelesaikan malapraktik Kedokteran.
Memberikan solusi tuntas untuk menguasai perbandingan hukum perdata, memberikan pengetahuan yang luas tentang karakteristik sistem, konsepsi dan lembaga hukum yang ada di brbagai dunia.
Isi buku ini mencakup enam bagian, yaitu: hukum perdata, hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, dan hukum perikatan. kesemuanya diuraikan secara rinci dengan disertai contoh-contoh dan diperbandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.
Menelisik penerapan hukum islam di Indonesia, sepertinya tak jauh berbeda dengan Negara-negara muslim lainnya, hukum perdata islam cenderung lebih masif dijalankan ketimbang hukumpidananya. Ini dikarenakan hukum perdata yang terkait erat dengan masalah masing-masing individusebagai subjek hukumnya, yang pada gilirannya lebih mudah diterapkan dalam sistem suatu Negara yang bahkan plural seperti …
Hukum Perdata Islam telah melalui proses sejarah panjang sehingga hari ini sebagaian besar telah diserap dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia yaitu terkait hukum perkawinan yang meliputi perceraian, perjanjian perkawinan, pemeliharaan anak, pembatalan perkawinan, hukum hibah, wasiat, zakat, waqaf, dan hukum-hukum yang meliputi aspek fiqh muamalah secara garis besar yang dikenal dal…
Hukum perdata islam adalah segala yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, dan pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan jual-beli, pinjam-meminjam, persyarikatan, pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi