KUHP Khusus kompilasi ketentuan Pidana dalam Undang-undang Pidana Khusus

Edisi

2

ISBN/ISSN

9789790075511

Deskripsi Fisik

xxvi,960 hlm;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.132 3 Erm k-ed.2

Proses Penanganan Perkara Pidana Buku Kedua (Di Kejaksaan dan Pengadilan Nege…

Dalam upaya penegakan hukum selain kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut, juga tidak kurang pentingnya kesadaran penggunaan kewenangan apparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara.

Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia pasifik

Sekalipun Tugas dan wewenang Kejaksaan di berbagai yuridiksi sangat bervariasi, akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah, agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar, dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan Hukum.

Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak…

Buku ini adalah bentuk keseriusan anggota Dewan yang terhormat dalam mengawal perlindungan anak dan bekerja sama dengan para aktivis perlindungan anak yang berjuang untuk keadilan anak-anak. Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum dengan cara yang keliru, melainkan dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi anak- anak yang baik

Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya

Buku ini memberikan gambaran bagaimana kompleksitas praktik kejahatan ini serta upaya pemberantasan perdagangan orang dilaksanakan di Indonesia. Kompleksitas tersebut dijabarkan oleh penulis dengan menunjukkan variasi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perdagangan seringkali tidak bekerja sendirian. Para pelaku bahkan bekerjasama dengan oknum pemerintah demi memperlancar praktiknya. Oleh karena…

Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tindak pidana terhadap keamanan negara pada Bab I Buku II KUHP merupakan kelompok tindak pidana yang melindungi kepentingan hukum mengenai keselamatan berbangsa dan keamanan NKRI. Bentuk Buku I Buku II ini merupakan kepentingan hukum yang mendasar dari proses kehidupan bernegara di Indonesia.

Eksistensi Kejaksaaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara

Edisi

2

ISBN/ISSN

9789790077577

Deskripsi Fisik

xviii,474 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.013 SUR-ed.2

Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pe…

Buku ini membahas penerapan aatau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia.

Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi: Dalam Perkara tindak Pidana Koru…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790077591

Deskripsi Fisik

xii,237 hlm;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.53 Kri s

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPERKTIF KAJIAN PERBANDINGAN

Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum nasional, termasuk di bidang Hukum pidana, merupakan salah satu masalah besar dalam agenda kebijakan politik hukum di indonesia.

Tindak Pidana Khusus

Buku ini menguraikan dengan lugas dancerdas tindak pidana khusus, meliputi pendahuluan, sejarah hukum tindak pidana khusus, bentuk-bentuk tindak pidana khusus, hukum tindak pidana ekonomi, hukum tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, dinamika pemberantasan tipikor di Indonesia dan pemberantasan korupsi di berbagai negara.

Penanggulangan kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobo…

Buku ini menjelaskan tentang mengenai Penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula.

Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Buku ini sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintah, hakim, jaksa, advokad mahasiswa serta para kalangan yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai tindak pidana dan formulasi sanksi pidana

Pre Trial Justice dan Discreationary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara

Buku ini ditulis, mengingat pelanggaran hak-hak tersangka dan hak-hak korban banyak terjadi di tahap pra-persidangan (pre-trial justice). Oleh karena itu, kini tahap pra-persidangan pidana semakin dipandang lebih penting daripada tahap persidangan (triol process). Bahkan di negara- negara bersistem civil lawl kontinental Eropa, banyak yang menganggap, hasil akhir persidangan sering mencerminkan…

Latihan Ujian : Hukum Pidana

Buku ini hadir di hadapan pembaca dalam upaya membantu mahasiswa mempelajari mata kuliah hukum pidana sebagai mata kuliah inti dalam kurikulum fakultas hukum di seluruh lndonesia. Mengingat luas dan beraneka ragamnya materi perkuliahan/pokok bahasan hukum pidana, mutlak diperlukan buku pegangan yang mencakup pokok bahasan yang menyeluruh. Dalam rangka mempermudah mempelajari mata kuliah hukum p…

Pidana dan Pemidanaan

Buku ini membahas secara khusus dan mendetail tentang pidana, jenis-jenis pidana, tindakan dan mekanisme penjatuhan pidana serta pemidanaan sekaligus paparan tentang peran penegak hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Buku ini berupa analisis yuridis dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi pengertian, sistem peradilan pidana anak, instrumen internasional tentang perlindungan hukum anak, keadilan restoratif, diversi, hukum acara peradilan anak, ketentuan pidana, dan sanksi

Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP

Dalam buku ini semua rumusan delik dirinci bagian inti deliknya agar memudahkan penuntut umum menyusun dakwaan dan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam mengajukan pembelaan, karena bagian inti delik itulah yang harus dibuktikan di sidang pengadilan.

Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan

Buku ini dapat dijadikan referensi yang utama bagi mahasiswa, akademisi, aparat penegak hukum maupun pakar hukum yang ingin mengkaji mengenai hukum pidana lebih mendalam, khususnya delik-delik khusus dalam KUHP.

Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara

Perbandingan Hukum Adalah Suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum darisistem hukum yang lain.