administrasi pembangunan merupakan pencabangan baru dari ilmu administrasi negara yang tumbuh dan berkembang sebagai jawaban terhadap tuntutan perlunya paradigma baru dalam berbangsa dan bernegara.
Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional atau negara. Efektivitas pemerintahan negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional.
Buku Pengaduan Konstitusional ( Constitutional Complaint), Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintah daerah, substansi hukum pemerintahan daerah di indonesia, sruktur penyelenggaraan pemerintah daerah, mekanisme peyelenggaraan pemerintah daerah dll
Crucial point dari buku ini adalah mengkaji politik Hukum keimigrasian di indonesia terutama terkait dengan pemberian izin tinggal terbatas bagi orang asing atau warga negara asing di indonesia.
Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara dan mencari jawaban yang substansial bagi tegaknya materi hukum administrasi dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat
perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bagian mutlak hukum administrasi. diawali dengan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam bab 10, selanjutnya peradilan Tata usaha Negara di bahas secara khusus dalam Bab II
pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945, salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing- masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga baru.
Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD NRI 1945 mengenai lembaga lembaga negara antara Iain memuat analisis perubahan kedudukan, kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara pembentukan beberapa lembaga negara baru dan hubungan antarlembaga negara tersebut. Pemahaman secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI 1945 dalam berbagai perspektlf akan dida…
Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan…
Di dalam buku ini, dibahas administrasi dari sudut pandang filsafat, dimulai dari pembahasan hakikat ilmu administrasi sampai dengan pemaknaan administrasi secara epistemologi, ontologi dan aksiologi, yang dijelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti.
Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai naskah analisis dan makalah yang kedua yang diterbitkan setelah buku pertama dengan judul Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer dalam Administrasi Publik.
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heterogen) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom)
Pemberlakuan perubahan UUD 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yur…
dalam buku ini memuat berbagai perkembangan baru yang berkaitan dengan seluk beluk konstitusi, mulai dari torehan sejarah yang di gagas oleh Muhamad SAW, hingga munculnya konsep- konsep negara hukum modern.
Buku ini menarik untuk dikaji terutama dalam membangun kompetensi dan komitmen untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan strategi pembaharuan administrasi dan manajemen publik
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat tiga persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah …
Sentralisasi birokrasi pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan upaya penyelesaian yang baik untuk mencegah penyelewengan uang negara dan perilaku Koruptif dari oknum pejabat dan birokrat. sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membatasi instansi-instansi pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja neg…
Buku ini disajikan sebagai rujukan dalam melakukan suatu enelitian ilmiah, untuk menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya masalah-masalah publik yang bersifat tidak menguntungkan.
Buku ini menyajikan beberapa strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara, peran serta perlindungan hukum administrasi negara.