Buku ini, masyarakat diajak untuk mengetahui regulasi pengangkatan udara, termasuk bentuk pertanggung jawaban manakala terjadi kerugian atau musibah dalam penyelenggaraan angkutan udara.
Beberapa hal yang berkaitan dengan Kepemimpinan penulis hadirkan dalam buku ini beserta analisa terhadap fenomena-fenomena yang akhirnya memberikan suatu pemahaman yang baik kepada setiap pembaca.
Pemilu di indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan aspek kerangka hukum, penyelenggaran, tahapan, kelembagaan, peserta dan pengawasan . Kerangka hukum pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas pemilu
Buku ini memuat informasi PBB, objek dan subjek PBB, pendataan PBB, penilaian dan pengenaan PBB, pembagian hasil penerimaan PBB, dan pengurangan PBB
peranan pajak dalam pembangunan diupayakan untuk semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian dalam pembangunan.
Materi buku ini disesuaikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yakni UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014. selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT)
Buku ini membahas penerapan aatau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia.
Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. tertib dan tidak tertibnya masyarakat sangat dipengaruhi eksistensi peraturan perundang-undangan.
Pajak penting untuk membangun kemandirian bangsa, tetapi apakah kita semua sudah tahu cara menghitung pajak yang harus dibayarkan ? Sebagian besar wajib pajak masih tidak paham dan mengalami kesulitan ketika penghitung pajak yang harus dibayar.
penyusunan suatu peraturan daerah seharusnya memudahkan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara dan pengawasan daerah terhadap pemenuhan kewajiban itu
Perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana seseorang atau badan hukum berjanji kepada seseorang atau badan hukum lainnya atau dimana dua orang atau badan hukum saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Tulisan ini ingin Menggugah pemikiran dan wacana baru di dalam hukum pidana umumnya, kuhp khususnya, akan pentingnya pengaturan kembali rumusan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
Profesi hukum bukan saja menyangkut kepentingan individu (private trust) tetapi juga menyangkut kepentingan umum (public trust). Oleh kareta itu, perlindungan kepentingan pribadi dan kepentingan umum selain diatur oleh perangkat hukum juga terpulang pada aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis yang terpancar dari hati nuraninya sendiri, yakni agama, moral, dan etika. tidak aneh jika ser…
Hal-hal tersebut memberi arti bahwa Pengantar Ilmu Hukum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka mempelajari ilmu hukum. Tanpa menguasai mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum terlebih dahulu, mereka yang ingin mempelajari/mendalami ilmu hukum akan menghadapi banyak kesulitan. Salah satu kendalanya adalah langkanya buku pengantar Ilmu Hukum yang lengkap apabila tak boleh dikata…
Pembaharuan dan pembangunan sistem hukum nasional, termasuk di bidang Hukum pidana, merupakan salah satu masalah besar dalam agenda kebijakan politik hukum di indonesia.
Buku ini mengetengahkan dasar-dasardan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan ( hierarki),jenis-jenis, fungsi dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Buku Ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan ( hierarki), Jenis-jenis, Fungsi dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Buku ini ditulis dalam rangka memberikan tambahan informasi berkaitan dengan alternatif pembiayaan proyek pemerintah dengan pola BOT