Nonprofit Asset Management:Effective Investment Strategies and Oversight

-the critical "three levers evercise" that should drive investment policy -the role of various tradisitonal and alternative investments in nonprofit portfolios -how to improve asset allocation strategy, the single most important determinant of performance -prudent methods for selecting, evaluating, and terminating investment managers -the best practices of effective investment committees

Undang-Undang Perpajakan

Untuk mempermudah pembaca memahami undang-undang perpajakan, penjelasan dari tiap pasal dan daftar peraturan pelaksanaan terkait ditampilkan secara langsung di bawah pasal yang bersangkutan. Selain itu peraturan pelaksanaan yang secara langsung merujuk ke pasal dalam undang-undang ditampilkan untuk mempermudah pembaca dalam mencari aturan yang terkait.

Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana

Penulisan buku ini berarti pula pengamalan usaha kami untuk mempelajari isi kitab undang-undang hukum acara pidana yang samasekali baru bagi kami, diperbandingkan dengan hukum acara pidana yang lama berdasarkan pada H.I. R

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Keimigrasian Undang-…

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif, berdasarkan prinsip ini, hanya orang- orang asing yang memberikan manfaat bagi kesehjateraan rakyat, bangsa dan negara republik indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara kesatuan Republik Indon…

KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP merupakan bagian dari hukum pidana, mencakup seluruh presedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksa di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (esekusi), juga mengatur tentang upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi represi KUHAP yaitu melaksanakan dan menegakan hukum pidana, sedangkan fungsi…

HUKUM PERBURUHAN PERJANJIAN KERJA

perjanjian kerja atau sekarang di sebut kesepakatan kerja yang di buat antara pemberi dan penerima kerja, merupakan titik awal adanya hubungan kerja, yang di dalamnya terkandung syarat-syarat bekerja maupun beberapa hal mengenai ketenaga kerjaan.

PERJANJIAN KERJA

Buku ini memberikan rambu rambu bagaimana membuat kerja yang saling menguntungkan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

Viii, 213 hlm. ;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.352 ind n

Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia pasifik

Sekalipun Tugas dan wewenang Kejaksaan di berbagai yuridiksi sangat bervariasi, akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah, agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar, dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan Hukum.

Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup

Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup ini merupakan kompilasi perundang-undangan Negararepublik Indonesia yang mengatur soal soal mengenai pengeloaan Lingkungan Hidup dan sumber daya kehutanan.

Hukum Perdagangan Internasional : Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negar…

Buku ini membahas tentang perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum.

MASALAH PERLINDUNGAN ANAK

Buku kumpulan karangan masalah perlindungan anak ini merupakan suatu kumpulan karangan-karangan dan peraturan perungang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah perlindungan anak.

Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua)

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkontruksikan objek hukum kepegawaian.

Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak…

Buku ini adalah bentuk keseriusan anggota Dewan yang terhormat dalam mengawal perlindungan anak dan bekerja sama dengan para aktivis perlindungan anak yang berjuang untuk keadilan anak-anak. Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum dengan cara yang keliru, melainkan dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi anak- anak yang baik

Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya

Buku ini memberikan gambaran bagaimana kompleksitas praktik kejahatan ini serta upaya pemberantasan perdagangan orang dilaksanakan di Indonesia. Kompleksitas tersebut dijabarkan oleh penulis dengan menunjukkan variasi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perdagangan seringkali tidak bekerja sendirian. Para pelaku bahkan bekerjasama dengan oknum pemerintah demi memperlancar praktiknya. Oleh karena…

Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online

Kajian atas bisnis Transortasi jalan online dalam buku ini didasarkan karakteristik dan aspek hukum yang relevan.

Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tindak pidana terhadap keamanan negara pada Bab I Buku II KUHP merupakan kelompok tindak pidana yang melindungi kepentingan hukum mengenai keselamatan berbangsa dan keamanan NKRI. Bentuk Buku I Buku II ini merupakan kepentingan hukum yang mendasar dari proses kehidupan bernegara di Indonesia.

Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara

Buku ini menjabarkan berbagai konflik da upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Jabaran yang disertai analisis kritik diharapkan mampu memberikan informasi seluasnya-seluasnya kepada pembaca agar dapat memperoleh perspektif utuh dari kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dengan potensi dan praktik sengketa yang terjadi baik …

UNDANG-UNDANG PARPOL 2008

UU no 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, secara jelas menghendaki terdapatnya nuansa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam negara kesatuan Republik Indonesia.