Buku ini membahasa secara tuntas dan komprehensif baik dari sudut teoritis dan praktik berkaitan dengan kausa yanghal dan penggunaan bahasa indonesia dalam perjanjian, sehingga layak di baca oleh praktisi, akademisi dan mahasiswa.
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat tiga persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah …
Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usa…
Buku ini di hadirkan mengupas berbagai hal berkenan dengan hukum pencatatan sipil baik dari dimensi aturan, norma,prinsip, pengertian dan sumber hukum pencapil, kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pencapil meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, serta pelaporan pencatatan sipil oleh penduduk …
Hukum kontrak di indonesia masih menggunakan peraturan pemerintahan kolonial belanda yang terdapat dalam buku III KUH perdata
Buku ini memuat pembahasan yang bersifat teoritis- praktis yang wajib diketahui oleh setiap kurator dan pengurus selama menjalankan tugas pemberesan atas harta pailit dan atau pengurusan harta debitur selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang.
Buku Ini menguraikan tentang program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh negara.
Sentralisasi birokrasi pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan upaya penyelesaian yang baik untuk mencegah penyelewengan uang negara dan perilaku Koruptif dari oknum pejabat dan birokrat. sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membatasi instansi-instansi pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja neg…
Buku ini untuk menguasai peraturan jabatan notaris, baik yang tercantum dalam UUJN maupun dalam peraturan perundang- undangan.
Hukum mengandung Makna yang dinamis sesuai dengan kondisi dan kajian yang dilakukan, namun demikian, hukum mempunyai peran penting pada kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat, kelompok, berbangsa dan bernegara. Diantara peran penting hukum tersebut yaitu mewujudkan kesehjahteraan, ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.
Buku ini membahas mengenai keabsahan jual beli hak atas tanah yang belum terdaftar, di mulai dari pemilikan hak atas tanah di indonesia, sampai dengan syarat syarat yang harus dipenuhi bagi peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar.
Buku ini merupakan kajian tentang ketentuan perundang0-undangan yang membentuk Hukum asuransi Indonesia, yaitu KUH Perdata, KUH dagang, dan UU No 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan berbagai peraturan di bawahnya.
Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan. semuanya dibahas secara apik dalam bingkai teori hukum perbankan
Buku ini menguraikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yuridis perbankan; peranan bank sebagai lembaga keuangan dalam sistem keuangan nasional.
Buku ini menyajikan beberapa strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara, peran serta perlindungan hukum administrasi negara.
"Tebal, padat berisi, luas, dan lengkap, kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum di tanah air. Betapa tidak, buku ini merupakan refleksi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun tentang bagaimana menegakan prinsip keadilan (fairness dan keseimbangan (balance) bagi pemohon dan termohon eksekusi dalam proses eksekusi dalam…
Buku ini akan menambah sumber pustaka yang berkenaan dengan hukum di indonesia, sehingga diharapkan akan semakin menghidupkan dan menyebarluaskan semangat pemberantasan korupsi di indonesia.
Buku ini menjelaskan tentang mengenai Penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula.
Buku yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, para aparat penegak hukum, dan praktisi ini membahas hukum penitensier secara lengkap meliputi: pengetahuan dasar hukum penitensier; pidana dan pemidanaan; tindakan dan kebijakan; dan tentang grasi
Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat kita tidak lepas dari persoalan hukum.hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat tepatnya adalah hukum