Hukum Sumber daya Alam dalam Sektor Kehutanan

pembahasan mengenai hukum sumber daya alam di indonesia akan sangat terkait dengan pembahasan beberapa hal, misalnya terkait dengan sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, dan tentunya kehutannan.

Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP

Dalam buku ini semua rumusan delik dirinci bagian inti deliknya agar memudahkan penuntut umum menyusun dakwaan dan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam mengajukan pembelaan, karena bagian inti delik itulah yang harus dibuktikan di sidang pengadilan.

Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, Tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana, pengertian korporasi dalam ilmu Hukum pidana.

Pokok-Pokok Pengetahun Hukum Dagang Indonesia (Edisi Kedua)

Uraian tentang Hukum Dagang Indonesia meliputi antara lain: inti pengetahuan hukum, pengertian perdagangan, bentuk-bentuk perusahaan (termasuk ketentuan terbaru dari perseroan terbatas), surat-surat berharga, kepailitan, asuransi, larangan praktek monopoli dan perlindungan konsumen

PENCATATAN PERKAWINAN & PERKAWINAN TIDAK DICATAT

pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara indonesia kepada negara atau pemerintah, tetapi tingkat kewajiban orang islam indonesia kepada ulil amri itu tidak disertai dengan memperlemahkannya atau melumpuhkan hukum perkawinan islam yang sah.

Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan ( Pendekatan Keadilan Rest…

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya, hal yang membedakan adalah prosedur, dalam penyelesaian sengketa pajak adaketentuan yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan,banding dan gugatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

HUKUM AGRARIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Buku ini Mencoba meklakukan Telaah ulang dengan mengklasifikasi dan, mensistematisasi kajian-kajian politik hukum dan hukum mengenai sumber daya tanah dengan memberikan tekanan tentang kuatnya variabel politik, sosial dan budaya terhadap warna regulasi sumber daya tanah.

HUKUM PERDATA : Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda

Buku ini merupakan intisari Hukum Perdata yang Membahas Mengenai Hukum Perorangan, Hukum Keluarga, Hukum Benda secara umum dan Hak-hak kebendaan yang telah disesuaikan dengan berlakunya UUPA No 5 Tahun 1960

HUKUM PERCERAIAN

Buku ini memberikan pemahaman terntang hukum perceraian menrut hukum nasional, hukum islam dan hukum adatr, oleh karena itu materi dan pembahasan dalam buku ini lebih sistematis dan komparatif yang terintergratif serta mendalam sampai ke dasar filosofinya.

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Atas Tanah Kas Desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-365-074-8

Deskripsi Fisik

vi,468 hlm; 15,5 x23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.02 SUY p

Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT ( Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Buku ini mengungkapkan berbagai Problema hukum Khususnya hukum Pidana yang berhubungan dengan persoalan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi

Bankir Harus memusatkan perhatian dan pikirannya pada hasil/ manfaat yang dapat dicapai, perhatian demikian dinamakan" doelmatigheid" hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam penjelasan umum UUD 1945.untuk memperoleh pemahaman yang konkret dan mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi melalui pengkajian Lintas disiplin.

Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata negara Indonesia

Pembahasan mengenai wakil presiden sangat langka sehingga kehadiran buku ini mampu menstimulus pembaca, hal ini berkaitan dengan jabatan wakil presiden seperti kewenanganwakil presiden apabila presiden berhalangan sementara dan kewenangan wakil presiden dalam menggantikan presiden, maupun mekanisme pengisian jabatb presiden jika wakil presiden menggantikan presiden sampai mekanisme pertanggungj…

Pengadilan HAM ( AD HOC) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan hukum

Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dari pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia.

Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional

Komitmen seluruh bangsa indonesia dalam upaya mewujudkan penguatan kejaksaan secara kelembagan jelas muntlak diperlukan mengingat tidaklah mungkin sebuah negara berjalan tanpa ditopang oleh lembaga penuntutan yang profesional dan independen.

Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan

Buku ini dapat dijadikan referensi yang utama bagi mahasiswa, akademisi, aparat penegak hukum maupun pakar hukum yang ingin mengkaji mengenai hukum pidana lebih mendalam, khususnya delik-delik khusus dalam KUHP.

Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berba…

Dalam buku ini penulis mengajak para pembaca untuk dapat mengetahui relevansi pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Negara RI 1945 mengegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat..". Amanah konstitusi tersebut sudah semestinya menjadi landasan bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajuka…

Sertifikat Hak Atas Tanah

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai lat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya.

Malapraktik Kedokteran

Buku ini membicarakan malapraktik kedokteran dari teknis hukum tersebut kajiannya dari sudut hukum pidana, perdata dan administrasi kedokteran. dijelaskan pula tentang peranan hukum dalam menentukan dan menyelesaikan malapraktik Kedokteran.

Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rang…

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bisa diintegrasikan ke dalam proses atau cara peradilan, ini tidak merancukan, tapi justru memperkuat fungsi pokok peradilan.