Buku Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan referensi yang dapat dipakai oleh berbagai kalangan yang ingin menambah khasanah keilmuan mengenai hukum konstitusi. Ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana namun mudah dipahami diharapkan buku ini mudah dimengerti bagi para pembaca yang ingin mengetahui mengenai hukum konstitusi. Buku disajikan…
buku ini berisikan penjelasan yang luas tentang tata cara (prosedur) beracara di lengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 (empat belas) bab besar. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua sampai Bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action), Bab …
KUHAP merupakan bagian dari hukum pidana, mencakup seluruh presedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksa di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (esekusi), juga mengatur tentang upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi represi KUHAP yaitu melaksanakan dan menegakan hukum pidana, sedangkan fungsi…
pada dasarnya KUHAP di harapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekatan manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.
Hukum acara peratun mengalami psasang suut yang sangat dinamis dalam kurun waktu dasawarsa terakhir. Dinamika tersebut ditandai dengan adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut peratun dengan disahkanya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan hadirnya berbagai undnag undang sektoralyang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh peratun.
Buku Constitutional question atau pengujian norma konkret itu sendiri adalah pengujian konstitusional yang di lakukan oleh mahkamah konstitusi berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh hakim pengadilan.
Buku Ini terdiri atas tiga belas bab yang berisi pendahuluan, sengketa Lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, Tanggung gugat pemerintah dalam pengelolaan Lingkungan yang menyebabkan pencemaran Lingkungan dll
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Undang undang PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa tata usaha negara, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan…
Buku ini membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum, acara peradilan tata usaha Negara,kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara; Subyek dan Obiyek Sengketa Tata Usaha Negara; pemeriksaan Sidang Pengadilan di tingkat pertama ; Macam Acara Pemeriksaan; Hukum Pernbuktian; Bentuk Putusan; Upaya hukurn; Penundaan dan Eksekusi Putusan
Yurisprudensi yang di bahas dalam buku ini menjadi sangat penting artinya, karena pembuktian merupakan salah satu tahap penting dalam hukum acara perdata, pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/ bantahan dengan alat- alat bukti yang tersedia.
Buku ini sangat penting artinya karena upaya hukum merupakan salah satu unsur dalam acara perdata, hukum acara perdata memberikan suatu hak kepada salah satu pihak maupun pihak lain atas putusan yang dijatuhkan hakim untuk mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut.
yurisprudensi yang dibahas dalam buku ini menjadi sangat penting artinya, karena kompetensi/ kewenangan pengadilan merupakan salah satu unsur dalam acara perdata
Himpunan buku ini secara khusus membahas mengenai pihak pihak manakah yang berwenang dalam perkara baik dalam posisi penggugat ataupun tergugat, yang menentukan apakah gugatan dapat diterima atau tidak di pengadilan.
Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal adanya gugatan atau tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata tidaklah kurang pentingnya dibandi…
"Tebal, padat berisi, luas, dan lengkap, kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum di tanah air. Betapa tidak, buku ini merupakan refleksi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun tentang bagaimana menegakan prinsip keadilan (fairness dan keseimbangan (balance) bagi pemohon dan termohon eksekusi dalam proses eksekusi dalam…
Materi dalam buku ini, meliputi: Pengertian Hukum Acara; Dasar Hukum Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Pengadilan; Para Pihak yang Berperkara; Kuasa Para Pihak; Menyusun Gugatan; Sidang Pemeriksaan Perkara; Jalannya Persidangan; Jawaban Tergugat; Putusan Hakim; Upaya Hukum; dan Eksekusi (Pelaksanaan Putusan Hakim)
Berisi secara materiil dan formil mengenai Hukum acara peradilan agama dan mahkamah Syar'iyah.
Buku ini dimuat pasal-pasal yang berhubungan dengan praktik dan contoh format surat dalam proses peradilan dari permohonan gugatan sampai dengan peninjauan kembali termasuk juga contoh format surat dari perlawanan gugatan, sehingga dengan membaca satu buku ini saja para pembaca langsung dapat praktik beracara di pengadilan.