Buku ini menjabarkan secara komprehensif dan intensif perihal penyelesaian sengketa internasional dalam tujuh (7) bab.
Buku ini membahas bagaimana memahami konsep kekuasaan kehakiman di indonesia, tugas dan wewenang hakim dalam lembaga peradilan, serta bagaimana upaya hakim untuk mewujudkan keadilan dalam putusan yang di jatuhkannya.
Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal adanya gugatan atau tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata tidaklah kurang pentingnya dibandi…
Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori-teori pidana, pidana dan pemindanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek kebijakan kriminal danurgensi kebijakan kriminal.
Buku ini merupakan buku panduan untuk para penganalisis kebijakan publik. Buku ini memberikan sebuah pengetahuan dalam menganalisis kebijakan publik, baik secara teori maupun praktis. Masalah-masalah sosial dapat kita kaji menggunakan buku ini karena buku ini lebih mengarah pada kerangka konseptual sehingg mudah untuk di pahami bagi para pelaksana analisis.
Buku ini memaparkan pokok-pokok viktimologi, perlindungan korban dan saksi dalam perundang-undangan beserta perkembangannya.
Buku ini menarik untuk dikaji terutama dalam membangun kompetensi dan komitmen untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan strategi pembaharuan administrasi dan manajemen publik
Buku ini merupakan satu satunya buku di indonesia yang menyajikan secara holistik tentang materi soal jawab tentang ujian pengangkatan notaris dan ujian kode etik notaris.
Buku ini membahasa secara tuntas dan komprehensif baik dari sudut teoritis dan praktik berkaitan dengan kausa yanghal dan penggunaan bahasa indonesia dalam perjanjian, sehingga layak di baca oleh praktisi, akademisi dan mahasiswa.
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat tiga persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah …
Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usa…
Buku ini di hadirkan mengupas berbagai hal berkenan dengan hukum pencatatan sipil baik dari dimensi aturan, norma,prinsip, pengertian dan sumber hukum pencapil, kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pencapil meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, serta pelaporan pencatatan sipil oleh penduduk …
Hukum kontrak di indonesia masih menggunakan peraturan pemerintahan kolonial belanda yang terdapat dalam buku III KUH perdata
Buku ini memuat pembahasan yang bersifat teoritis- praktis yang wajib diketahui oleh setiap kurator dan pengurus selama menjalankan tugas pemberesan atas harta pailit dan atau pengurusan harta debitur selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang.
Buku Ini menguraikan tentang program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh negara.
Sentralisasi birokrasi pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan upaya penyelesaian yang baik untuk mencegah penyelewengan uang negara dan perilaku Koruptif dari oknum pejabat dan birokrat. sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membatasi instansi-instansi pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja neg…
Buku ini untuk menguasai peraturan jabatan notaris, baik yang tercantum dalam UUJN maupun dalam peraturan perundang- undangan.
Hukum mengandung Makna yang dinamis sesuai dengan kondisi dan kajian yang dilakukan, namun demikian, hukum mempunyai peran penting pada kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat, kelompok, berbangsa dan bernegara. Diantara peran penting hukum tersebut yaitu mewujudkan kesehjahteraan, ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.
Buku ini disajikan sebagai rujukan dalam melakukan suatu enelitian ilmiah, untuk menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya masalah-masalah publik yang bersifat tidak menguntungkan.
Buku ini membahas mengenai keabsahan jual beli hak atas tanah yang belum terdaftar, di mulai dari pemilikan hak atas tanah di indonesia, sampai dengan syarat syarat yang harus dipenuhi bagi peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar.