KUHAP merupakan bagian dari hukum pidana, mencakup seluruh presedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksa di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (esekusi), juga mengatur tentang upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi represi KUHAP yaitu melaksanakan dan menegakan hukum pidana, sedangkan fungsi…
perjanjian kerja atau sekarang di sebut kesepakatan kerja yang di buat antara pemberi dan penerima kerja, merupakan titik awal adanya hubungan kerja, yang di dalamnya terkandung syarat-syarat bekerja maupun beberapa hal mengenai ketenaga kerjaan.
Buku ini memberikan rambu rambu bagaimana membuat kerja yang saling menguntungkan.
Lima Tahun Menegakkan Konstitusi
Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang Terbentuknya Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) dan lembaga penyelenggara Pemilu Lainnya.
Sekalipun Tugas dan wewenang Kejaksaan di berbagai yuridiksi sangat bervariasi, akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah, agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar, dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan Hukum.
Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup ini merupakan kompilasi perundang-undangan Negararepublik Indonesia yang mengatur soal soal mengenai pengeloaan Lingkungan Hidup dan sumber daya kehutanan.
Buku ini membahas tentang perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO
Diperlukan adanya kesatuan persepsidan visi antara ilmu hukum dan ilmu kehutanan. Dengan demikian, pemahaman arti pengelolaan hutan dan konservasi hutan dalam pelaksanaan hukum secara konsisten dapat diselaraskan dengan kehidupan sosial sekarang. Buku ini menguraikan aspirasi hukum, konsepsional kebijakan, dan penerapannya di tengah masyarakat yang sedang membangun
Buku membahas seluk beluk asuransi terutama mengenai asuransi angkutan laut, membahas penananggung dan tertanggung dsb
Buku ini dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang hukum lingkungan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah hukum lingkungan. Selain itu bermanfaat juga untuk praktisi hukum dan pelaku usaha pemegang izin lingkungan.
masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum.
Buku kumpulan karangan masalah perlindungan anak ini merupakan suatu kumpulan karangan-karangan dan peraturan perungang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah perlindungan anak.
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkontruksikan objek hukum kepegawaian.
Buku ini adalah bentuk keseriusan anggota Dewan yang terhormat dalam mengawal perlindungan anak dan bekerja sama dengan para aktivis perlindungan anak yang berjuang untuk keadilan anak-anak. Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum dengan cara yang keliru, melainkan dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi anak- anak yang baik
pada dasarnya KUHAP di harapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekatan manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.
Buku ini memberikan gambaran bagaimana kompleksitas praktik kejahatan ini serta upaya pemberantasan perdagangan orang dilaksanakan di Indonesia. Kompleksitas tersebut dijabarkan oleh penulis dengan menunjukkan variasi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perdagangan seringkali tidak bekerja sendirian. Para pelaku bahkan bekerjasama dengan oknum pemerintah demi memperlancar praktiknya. Oleh karena…
Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional atau negara. Efektivitas pemerintahan negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional.