Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkontruksikan objek hukum kepegawaian.
Buku ini adalah bentuk keseriusan anggota Dewan yang terhormat dalam mengawal perlindungan anak dan bekerja sama dengan para aktivis perlindungan anak yang berjuang untuk keadilan anak-anak. Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum dengan cara yang keliru, melainkan dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi anak- anak yang baik
Buku ini memberikan gambaran bagaimana kompleksitas praktik kejahatan ini serta upaya pemberantasan perdagangan orang dilaksanakan di Indonesia. Kompleksitas tersebut dijabarkan oleh penulis dengan menunjukkan variasi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perdagangan seringkali tidak bekerja sendirian. Para pelaku bahkan bekerjasama dengan oknum pemerintah demi memperlancar praktiknya. Oleh karena…
Kajian atas bisnis Transortasi jalan online dalam buku ini didasarkan karakteristik dan aspek hukum yang relevan.
Tindak pidana terhadap keamanan negara pada Bab I Buku II KUHP merupakan kelompok tindak pidana yang melindungi kepentingan hukum mengenai keselamatan berbangsa dan keamanan NKRI. Bentuk Buku I Buku II ini merupakan kepentingan hukum yang mendasar dari proses kehidupan bernegara di Indonesia.
Buku ini menjabarkan berbagai konflik da upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Jabaran yang disertai analisis kritik diharapkan mampu memberikan informasi seluasnya-seluasnya kepada pembaca agar dapat memperoleh perspektif utuh dari kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dengan potensi dan praktik sengketa yang terjadi baik …
UU no 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, secara jelas menghendaki terdapatnya nuansa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Buku ini, masyarakat diajak untuk mengetahui regulasi pengangkatan udara, termasuk bentuk pertanggung jawaban manakala terjadi kerugian atau musibah dalam penyelenggaraan angkutan udara.
Beberapa hal yang berkaitan dengan Kepemimpinan penulis hadirkan dalam buku ini beserta analisa terhadap fenomena-fenomena yang akhirnya memberikan suatu pemahaman yang baik kepada setiap pembaca.
Pemilu di indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan aspek kerangka hukum, penyelenggaran, tahapan, kelembagaan, peserta dan pengawasan . Kerangka hukum pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas pemilu
Buku ini memuat informasi PBB, objek dan subjek PBB, pendataan PBB, penilaian dan pengenaan PBB, pembagian hasil penerimaan PBB, dan pengurangan PBB
peranan pajak dalam pembangunan diupayakan untuk semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian dalam pembangunan.
Materi buku ini disesuaikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yakni UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014. selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT)
Buku ini membahas penerapan aatau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia.
Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. tertib dan tidak tertibnya masyarakat sangat dipengaruhi eksistensi peraturan perundang-undangan.
Pajak penting untuk membangun kemandirian bangsa, tetapi apakah kita semua sudah tahu cara menghitung pajak yang harus dibayarkan ? Sebagian besar wajib pajak masih tidak paham dan mengalami kesulitan ketika penghitung pajak yang harus dibayar.
penyusunan suatu peraturan daerah seharusnya memudahkan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara dan pengawasan daerah terhadap pemenuhan kewajiban itu
Perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana seseorang atau badan hukum berjanji kepada seseorang atau badan hukum lainnya atau dimana dua orang atau badan hukum saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.