Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif, berdasarkan prinsip ini, hanya orang- orang asing yang memberikan manfaat bagi kesehjateraan rakyat, bangsa dan negara republik indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara kesatuan Republik Indon…
KUHAP merupakan bagian dari hukum pidana, mencakup seluruh presedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksa di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (esekusi), juga mengatur tentang upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi represi KUHAP yaitu melaksanakan dan menegakan hukum pidana, sedangkan fungsi…
perjanjian kerja atau sekarang di sebut kesepakatan kerja yang di buat antara pemberi dan penerima kerja, merupakan titik awal adanya hubungan kerja, yang di dalamnya terkandung syarat-syarat bekerja maupun beberapa hal mengenai ketenaga kerjaan.
Buku ini memberikan rambu rambu bagaimana membuat kerja yang saling menguntungkan.
Sekalipun Tugas dan wewenang Kejaksaan di berbagai yuridiksi sangat bervariasi, akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah, agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar, dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan Hukum.
Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup ini merupakan kompilasi perundang-undangan Negararepublik Indonesia yang mengatur soal soal mengenai pengeloaan Lingkungan Hidup dan sumber daya kehutanan.
Buku ini membahas tentang perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO
masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum.
Buku kumpulan karangan masalah perlindungan anak ini merupakan suatu kumpulan karangan-karangan dan peraturan perungang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah perlindungan anak.
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami serta dapat mengkontruksikan objek hukum kepegawaian.
Buku ini adalah bentuk keseriusan anggota Dewan yang terhormat dalam mengawal perlindungan anak dan bekerja sama dengan para aktivis perlindungan anak yang berjuang untuk keadilan anak-anak. Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum dengan cara yang keliru, melainkan dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi anak- anak yang baik
Buku ini memberikan gambaran bagaimana kompleksitas praktik kejahatan ini serta upaya pemberantasan perdagangan orang dilaksanakan di Indonesia. Kompleksitas tersebut dijabarkan oleh penulis dengan menunjukkan variasi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perdagangan seringkali tidak bekerja sendirian. Para pelaku bahkan bekerjasama dengan oknum pemerintah demi memperlancar praktiknya. Oleh karena…
Kajian atas bisnis Transortasi jalan online dalam buku ini didasarkan karakteristik dan aspek hukum yang relevan.
Tindak pidana terhadap keamanan negara pada Bab I Buku II KUHP merupakan kelompok tindak pidana yang melindungi kepentingan hukum mengenai keselamatan berbangsa dan keamanan NKRI. Bentuk Buku I Buku II ini merupakan kepentingan hukum yang mendasar dari proses kehidupan bernegara di Indonesia.
Buku ini menjabarkan berbagai konflik da upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Jabaran yang disertai analisis kritik diharapkan mampu memberikan informasi seluasnya-seluasnya kepada pembaca agar dapat memperoleh perspektif utuh dari kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dengan potensi dan praktik sengketa yang terjadi baik …
UU no 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, secara jelas menghendaki terdapatnya nuansa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Buku ini, masyarakat diajak untuk mengetahui regulasi pengangkatan udara, termasuk bentuk pertanggung jawaban manakala terjadi kerugian atau musibah dalam penyelenggaraan angkutan udara.
Beberapa hal yang berkaitan dengan Kepemimpinan penulis hadirkan dalam buku ini beserta analisa terhadap fenomena-fenomena yang akhirnya memberikan suatu pemahaman yang baik kepada setiap pembaca.
Pemilu di indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan aspek kerangka hukum, penyelenggaran, tahapan, kelembagaan, peserta dan pengawasan . Kerangka hukum pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas pemilu