Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai naskah analisis dan makalah yang kedua yang diterbitkan setelah buku pertama dengan judul Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer dalam Administrasi Publik.
Sistem peerintahan daerah di Indonesia menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (Streek and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, Semuanya menurut aturan yang ditetapk…
Kompilasi hukum perdata dalam dimensi kini, masa mendatang dan aspek hukum perdata dalam spesifikasi umum dan khusus di satu sisi, dan ilmu hukum perdata yang ditelaah dalam buku ini, bersifat relatif lengkap. Juga dibahas ketentuan hukum acara perdatanya, perkembangan pengadilan hubungan industrial dan dimensi pengadilan perkara perdata niaga di sisi lainnya. Harapannya, para pembaca mulai kal…
Buku ini berisi mengenai analisa tentang Landasan dan Prinsip Desentralisasi dan Negara Kesatuan RI serta Pembagian Urusan Pusat dan Daerah di Indonesia. Substansi analisa dalam buku ini pada pokoknya meliputi uraian pada periode Pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan yang berkaitan dengan Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam negara Kesatuan RI.
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heterogen) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom)
Sejarah Hukum sebagai salah satu kajian yang diajarkan pada semua Fakultas Hukum baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengantar studi hukum. Bahkan di sementara kalangan dan khalayak akademisi terlontar pertnyaan, apakah mata kuliah ini yang membebani para mahasiswa dalam rangka pendidikan mereka mendalami hukum yang berlaku untuk kelak menghadapi penyelenggaraan profesi yuridis m…
Buku ini menguraikan dengan lugas dancerdas tindak pidana khusus, meliputi pendahuluan, sejarah hukum tindak pidana khusus, bentuk-bentuk tindak pidana khusus, hukum tindak pidana ekonomi, hukum tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, dinamika pemberantasan tipikor di Indonesia dan pemberantasan korupsi di berbagai negara.
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gamblang antara lain, bagaimana roses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas, tahap persiapan, Tahap penyusunan RUU, tahap perumusan, Tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR RI, sampai tahap pengesahan, Pengundangan, dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
Pemberlakuan perubahan UUD 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yur…
Sebagai suatu hasil penelitian hukum adat, masalah-masalah hukum adat dalam buku Hukum Adat Indonesia ini, dianalisa dengan mempergunakan pendekatan interdisipliner: yuridis, sosiologis dan antropologis. Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a…
dalam buku ini memuat berbagai perkembangan baru yang berkaitan dengan seluk beluk konstitusi, mulai dari torehan sejarah yang di gagas oleh Muhamad SAW, hingga munculnya konsep- konsep negara hukum modern.
Buku ini menjabarkan secara komprehensif dan intensif perihal penyelesaian sengketa internasional dalam tujuh (7) bab.
Buku ini membahas bagaimana memahami konsep kekuasaan kehakiman di indonesia, tugas dan wewenang hakim dalam lembaga peradilan, serta bagaimana upaya hakim untuk mewujudkan keadilan dalam putusan yang di jatuhkannya.
Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal adanya gugatan atau tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata tidaklah kurang pentingnya dibandi…
Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori-teori pidana, pidana dan pemindanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek kebijakan kriminal danurgensi kebijakan kriminal.
Buku ini merupakan buku panduan untuk para penganalisis kebijakan publik. Buku ini memberikan sebuah pengetahuan dalam menganalisis kebijakan publik, baik secara teori maupun praktis. Masalah-masalah sosial dapat kita kaji menggunakan buku ini karena buku ini lebih mengarah pada kerangka konseptual sehingg mudah untuk di pahami bagi para pelaksana analisis.
Buku ini memaparkan pokok-pokok viktimologi, perlindungan korban dan saksi dalam perundang-undangan beserta perkembangannya.
Buku ini menarik untuk dikaji terutama dalam membangun kompetensi dan komitmen untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan strategi pembaharuan administrasi dan manajemen publik
Buku ini merupakan satu satunya buku di indonesia yang menyajikan secara holistik tentang materi soal jawab tentang ujian pengangkatan notaris dan ujian kode etik notaris.
Buku ini membahasa secara tuntas dan komprehensif baik dari sudut teoritis dan praktik berkaitan dengan kausa yanghal dan penggunaan bahasa indonesia dalam perjanjian, sehingga layak di baca oleh praktisi, akademisi dan mahasiswa.