Buku ini ditulis dalam rangka memberikan tambahan informasi berkaitan dengan alternatif pembiayaan proyek pemerintah dengan pola BOT
Di dalam buku ini, dibahas administrasi dari sudut pandang filsafat, dimulai dari pembahasan hakikat ilmu administrasi sampai dengan pemaknaan administrasi secara epistemologi, ontologi dan aksiologi, yang dijelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti.
Seluruh isi buku ini di ddikasikan untuk menyoroti pasang surut politik yang kadang- kadang bekerja dalam logika yang sangat komplek dan spesifik.sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti merupakan eksperimen indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara- bangsa modern.
Buku ini disusun untuk menjawab berbagai macam pertanyaan seputar jenis bencana dan bagaimana kita mengantisipasinya.
Sanitasi berkelanjutan atau lestari harus dapat terjangkau secara ekonomis, diterima secara sosial dan dilengkapi faktor teknis dan institusi yang baik, termasuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam.
A Thoroughly Revised and Updated Ninth Edition of the Leading Text in the FieldDelinquency in Society is a balanced and up-to-date examination of the historical, social, and theoretical contexts of delinquency. A comprehensive and systematic overview of juvenile delinquency, criminal behavior, and status-offending youths, the text includes an overview of critical theories on delinquency and juv…
Suasana pemerintahan di negeri ini mengalami banyak perubahan sejak dimulainya reformasi dan adanya amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, dalam administrasi negara juga banyak terdapat perubahan. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam sistem administrasi negara tersebut, bacalah buku ini. Buku ini mengupas sistem administrasi negara Republik Indonesia sejak awal berdirinya negara ini hing…
Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai naskah analisis dan makalah yang kedua yang diterbitkan setelah buku pertama dengan judul Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer dalam Administrasi Publik.
Sistem peerintahan daerah di Indonesia menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (Streek and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, Semuanya menurut aturan yang ditetapk…
Kompilasi hukum perdata dalam dimensi kini, masa mendatang dan aspek hukum perdata dalam spesifikasi umum dan khusus di satu sisi, dan ilmu hukum perdata yang ditelaah dalam buku ini, bersifat relatif lengkap. Juga dibahas ketentuan hukum acara perdatanya, perkembangan pengadilan hubungan industrial dan dimensi pengadilan perkara perdata niaga di sisi lainnya. Harapannya, para pembaca mulai kal…
Buku ini berisi mengenai analisa tentang Landasan dan Prinsip Desentralisasi dan Negara Kesatuan RI serta Pembagian Urusan Pusat dan Daerah di Indonesia. Substansi analisa dalam buku ini pada pokoknya meliputi uraian pada periode Pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan yang berkaitan dengan Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam negara Kesatuan RI.
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heterogen) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom)
Sejarah Hukum sebagai salah satu kajian yang diajarkan pada semua Fakultas Hukum baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pengantar studi hukum. Bahkan di sementara kalangan dan khalayak akademisi terlontar pertnyaan, apakah mata kuliah ini yang membebani para mahasiswa dalam rangka pendidikan mereka mendalami hukum yang berlaku untuk kelak menghadapi penyelenggaraan profesi yuridis m…
Buku ini menguraikan dengan lugas dancerdas tindak pidana khusus, meliputi pendahuluan, sejarah hukum tindak pidana khusus, bentuk-bentuk tindak pidana khusus, hukum tindak pidana ekonomi, hukum tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, dinamika pemberantasan tipikor di Indonesia dan pemberantasan korupsi di berbagai negara.
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gamblang antara lain, bagaimana roses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas, tahap persiapan, Tahap penyusunan RUU, tahap perumusan, Tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR RI, sampai tahap pengesahan, Pengundangan, dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
Pemberlakuan perubahan UUD 1945 tidak dapat dinyatakan sebagai perubahan konstitusi dengan teknik amandemen, melainkan penggantian konstitusi. Buku ini hadir saat bangsa Indonesia menggugat efektivitas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disertai adanya wacana untuk melakukan perubahan konstitusi sehingga penyusunan teknik amandemen bagi konstitusi dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kaidah yur…
Sebagai suatu hasil penelitian hukum adat, masalah-masalah hukum adat dalam buku Hukum Adat Indonesia ini, dianalisa dengan mempergunakan pendekatan interdisipliner: yuridis, sosiologis dan antropologis. Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a…