Hukum Acara Peradilan Tata Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Undang undang PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa tata usaha negara, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan…

Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945

Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD NRI 1945 mengenai lembaga lembaga negara antara Iain memuat analisis perubahan kedudukan, kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara pembentukan beberapa lembaga negara baru dan hubungan antarlembaga negara tersebut. Pemahaman secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI 1945 dalam berbagai perspektlf akan dida…

Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic crimes

kejahatan di bidang ekonomi perlu ditanggulangi bersama dengan negara negara lain, karena bersifat transnasional, kejahatan ini termasuk kejahatan canggih yang memerlukan keahlian khusus penegak hukumnya, termasuk Law intelligence

PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA SUATU TINJAUAN YURIDIS

Pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan negara hingga kini masih ramai diperbincangkan baik di dalam dunia akademik maupun publik, Negara sebagai sebuah badan Hukum publik pada umumnya, mempunyai kewajiban yuridis dalam hal penyelenggaraan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Hukum Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan…

Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pe…

Buku ini membahas penerapan aatau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia.

Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi: Dalam Perkara tindak Pidana Koru…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790077591

Deskripsi Fisik

xii,237 hlm;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.53 Kri s

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Buku ini membahas secara sistematis dan teratur ruang lingkup permasalahan hukum, acara peradilan tata usaha Negara,kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara; Subyek dan Obiyek Sengketa Tata Usaha Negara; pemeriksaan Sidang Pengadilan di tingkat pertama ; Macam Acara Pemeriksaan; Hukum Pernbuktian; Bentuk Putusan; Upaya hukurn; Penundaan dan Eksekusi Putusan

Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi

Buku ini tentang analisis-analisis UU no. 13 tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar, sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia; hubungan kerja; hubungan industrial; serikat pekerja/ buruh; upah; jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek); pemutusan hubungan kerja (PHK); dan perselisihan hubungan industrial.

Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Dalam buku ini, Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2008 memberikan komentar terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimulai dari Pembukaan (Preambule) alinea per alinea; bab per bab; pasal per pasal, maupun ayat per ayat. Komentar itu mengalir begitu hebat, bernas, dan cerdas …

Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. tertib dan tidak tertibnya masyarakat sangat dipengaruhi eksistensi peraturan perundang-undangan.

Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha & Peristiwa Khusus

Pajak penting untuk membangun kemandirian bangsa, tetapi apakah kita semua sudah tahu cara menghitung pajak yang harus dibayarkan ? Sebagian besar wajib pajak masih tidak paham dan mengalami kesulitan ketika penghitung pajak yang harus dibayar.

Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

penyusunan suatu peraturan daerah seharusnya memudahkan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara dan pengawasan daerah terhadap pemenuhan kewajiban itu

Hukum Pegungsi Internasional

Hukum Pegungsi internasional sebagai cabang baru dalam disiplin hukum internasional sudah dirasakan urgensinya, terlebih untuk indonesia, para pegungsi sering menjadikan indonesia sebagai negara transit untuk menuju negara tujuan. oleh karena itu, bidang pengaturan tentang penanggulangan pegungsi menjadi sangat relevan bagi indonesia.

Lembar Fakta HAM: Edisi II

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v+533hlm; 29,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 Kom l

CONTOH-CONTOH PERJANJIAN YANG BANYAK DI PERGUNAKAN DALAM PRAKTIK

Perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana seseorang atau badan hukum berjanji kepada seseorang atau badan hukum lainnya atau dimana dua orang atau badan hukum saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonom…

ZEE merupakan perkembangan hukum international dalam rangka mengatur kelautan yang berkaitan dengan pemanfaatn ekonomis sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan bagi kemakmuran rakyat dan negara pantai dan kepentingan negara lain yang terkait, dengan tetap mmerhatikan faktor pelestarian dan keberlanjutannya.

SOSIOLOGI HUKUM

buku ini mengkaji secara panjang lebar prinsip- prinsip dasar dan penting yang terkandung dalam kajian sosiologi hukum.

Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik

penegakan hukum merupakan sokoguru yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesehjateraan hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

KEDUDUKAN ILMU HUKUM DALAM ILMU DAN FILSAFAT

apabila kita melihat situai dunia hukum pada waktu sekarang tentu akan timbul rasa prihatin, tetapi melihat keadaan kita pun harus mawas diri dan tidak dengan begitu saja menyalahkan keadaan di luar dari dunia hukum.