Buku Kepemimpinan Kepala Sekolah ini memaparkan landasan teori kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, serta peran Kepala Sekolah. Buku nin diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Kepala Sekolah dalam mengembangkan pendidikan di sekolah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik …
Untuk mempermudah pembaca memahami undang-undang perpajakan, penjelasan dari tiap pasal dan daftar peraturan pelaksanaan terkait ditampilkan secara langsung di bawah pasal yang bersangkutan. Selain itu peraturan pelaksanaan yang secara langsung merujuk ke pasal dalam undang-undang ditampilkan untuk mempermudah pembaca dalam mencari aturan yang terkait.
Penulisan buku ini berarti pula pengamalan usaha kami untuk mempelajari isi kitab undang-undang hukum acara pidana yang samasekali baru bagi kami, diperbandingkan dengan hukum acara pidana yang lama berdasarkan pada H.I. R
Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif, berdasarkan prinsip ini, hanya orang- orang asing yang memberikan manfaat bagi kesehjateraan rakyat, bangsa dan negara republik indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara kesatuan Republik Indon…
KUHAP merupakan bagian dari hukum pidana, mencakup seluruh presedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksa di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (esekusi), juga mengatur tentang upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi represi KUHAP yaitu melaksanakan dan menegakan hukum pidana, sedangkan fungsi…
perjanjian kerja atau sekarang di sebut kesepakatan kerja yang di buat antara pemberi dan penerima kerja, merupakan titik awal adanya hubungan kerja, yang di dalamnya terkandung syarat-syarat bekerja maupun beberapa hal mengenai ketenaga kerjaan.
Buku ini memberikan rambu rambu bagaimana membuat kerja yang saling menguntungkan.
Lima Tahun Menegakkan Konstitusi
Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang Terbentuknya Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) dan lembaga penyelenggara Pemilu Lainnya.
Sekalipun Tugas dan wewenang Kejaksaan di berbagai yuridiksi sangat bervariasi, akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah, agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar, dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan Hukum.
Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup ini merupakan kompilasi perundang-undangan Negararepublik Indonesia yang mengatur soal soal mengenai pengeloaan Lingkungan Hidup dan sumber daya kehutanan.
Buku ini membahas tentang perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO
Diperlukan adanya kesatuan persepsidan visi antara ilmu hukum dan ilmu kehutanan. Dengan demikian, pemahaman arti pengelolaan hutan dan konservasi hutan dalam pelaksanaan hukum secara konsisten dapat diselaraskan dengan kehidupan sosial sekarang. Buku ini menguraikan aspirasi hukum, konsepsional kebijakan, dan penerapannya di tengah masyarakat yang sedang membangun
Buku membahas seluk beluk asuransi terutama mengenai asuransi angkutan laut, membahas penananggung dan tertanggung dsb
Buku ini dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang hukum lingkungan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah hukum lingkungan. Selain itu bermanfaat juga untuk praktisi hukum dan pelaku usaha pemegang izin lingkungan.
masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bukan saja masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum.