Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan dan Pengawasan

Pemilu di indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan aspek kerangka hukum, penyelenggaran, tahapan, kelembagaan, peserta dan pengawasan . Kerangka hukum pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas pemilu

Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028308113

Deskripsi Fisik

14,5 x22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.4 MAR u

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Penyusunan buku ini mengacu pada Hukum Acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta diperkaya dari perspektif teorits, komparasi, dan praktik. Di dalamnya tidak hanya berisi uraian normatif, tetapi didahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalaman komparatif. Dalam penggambaran hukum acara, juga diuraikan perkembangan - perkembangan yang ter…

Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban PIdana Korporasi Dalam Berbagai …

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya yang masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori…

Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di PTUN

Buku Ini terdiri atas tiga belas bab yang berisi pendahuluan, sengketa Lingkungan, wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, Tanggung gugat pemerintah dalam pengelolaan Lingkungan yang menyebabkan pencemaran Lingkungan dll

Eksistensi Kejaksaaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara

Edisi

2

ISBN/ISSN

9789790077577

Deskripsi Fisik

xviii,474 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.013 SUR-ed.2

Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara

Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara dan mencari jawaban yang substansial bagi tegaknya materi hukum administrasi dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat

PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bagian mutlak hukum administrasi. diawali dengan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam bab 10, selanjutnya peradilan Tata usaha Negara di bahas secara khusus dalam Bab II

DILEMA ETIKA DAN HUKUM DALAM PELAYANAN MEDIS

Profesi medis (dokter) pada dasarnya merupakan suatu profesi yang sangat mulia. Dikatakan mulia karena pertolongan medis yang diberikan pada pasien, pada prinsipnya tanpa memperhitungkan untung rugi (karitatif), tanpa pamrih. Demikian pula halnya dengan rumah sakit bahwa sebagai suatu institusi, rumah sakit pertama-tama adalah tempat karya amal. Karena rumah sakit umumnya dipandang sebagai te…

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM TATANAN PRAKTIS

Buku ini memuat informasi PBB, objek dan subjek PBB, pendataan PBB, penilaian dan pengenaan PBB, pembagian hasil penerimaan PBB, dan pengurangan PBB

AN INTRODUCTION TO INDONESIAN LAW

Constitution is implemented by laws both written and unwritten law. Whatever the form of law would be, it must be honored otherwise, the society leads to chaos. In this book, law does not necessarily mean written law. It is Professor Marzuqis stance that he is not positivist in this book, therefore, he also refers to custom and practices, which he regards as law too. This book begins with the h…

HUKUM PAJAK

peranan pajak dalam pembangunan diupayakan untuk semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian dalam pembangunan.

Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi

pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945, salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing- masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga baru.

Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya

Materi buku ini disesuaikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yakni UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014. selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT)

Hukum Acara Peradilan Tata Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Undang undang PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa tata usaha negara, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan…

Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945

Dalam buku ini diuraikan secara lengkap perubahan UUD NRI 1945 mengenai lembaga lembaga negara antara Iain memuat analisis perubahan kedudukan, kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara pembentukan beberapa lembaga negara baru dan hubungan antarlembaga negara tersebut. Pemahaman secara komprehensif terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI 1945 dalam berbagai perspektlf akan dida…

Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic crimes

kejahatan di bidang ekonomi perlu ditanggulangi bersama dengan negara negara lain, karena bersifat transnasional, kejahatan ini termasuk kejahatan canggih yang memerlukan keahlian khusus penegak hukumnya, termasuk Law intelligence

PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA SUATU TINJAUAN YURIDIS

Pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan negara hingga kini masih ramai diperbincangkan baik di dalam dunia akademik maupun publik, Negara sebagai sebuah badan Hukum publik pada umumnya, mempunyai kewajiban yuridis dalam hal penyelenggaraan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Hukum Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan…

Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Pe…

Buku ini membahas penerapan aatau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia.